Lantas, apa yang dimaksud Micro-Financing, tersebut? Micro-Financing atau pendanaan mikro, merupakan solusi global dalam menyediakan pendanaan bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, khususnya mereka yang merupakan pelaku usaha kecil. 

Melalui Micro-Financing, masyarakat dan pelaku usaha kecil dapat memenuhi kebutuhan untuk melancarkan usaha tersebut. Harapannya, pertumbuhan ekonomi masyarakat mampu menekan angka kemiskinan, dan memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.

Micro-Financing di Indonesia Sejak Abad ke-19

Bicara soal Micro-Financing di Indonesia, sudah mulai dikenal ketika sistem keuangan negara masih dalam pengawasan ketat pemerintah Hindia Belanda. Yakni pada akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1895.

Saat itu, Raden Aria Wiriaatmadja, seorang patih dari Purwokerto mendirikan Lembaga Micro-Financing (lembaga perkreditan rakyat) bernama De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto. Lembaga tersebut bertujuan agar para pegawai kecil, khususnya pegawai negeri pribumi terhindar dari hutang. 

Pentingnya Micro-Financing untuk Memajukan UMKM

Micro-Financing memiliki peranan yang besar bagi sistem perekonomian negara, dan memiliki manfaat untuk mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil menengah yang memerlukan modal usaha.

Manfaat lainnya adalah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pelaku UMKM, yang aktivitas usahanya meningkat karena adanya pendanaan dari Micro-Financing.

Untuk keberlanjutan perekonomian masyarakat, Micro-Financing tentu tidak hanya diberikan kepada para pelaku UMKM, akan tetapi juga harus membuka kesempatan bagi masyarakat miskin yang ingin memulai usaha. 

Mereka yang sebelumnya sulit mengakses layanan bank pun akhirnya bisa mendapatkannya melalui pendanaan mikro. Jadi, sistem keuangan negara makin inklusif karena bisa terakses oleh seluruh golongan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan bertumbuhnya UMKM juga dapat memberikan dampak positif, salah satunya adalah peluang atas lapangan pekerjaan. Angka pengangguran di Indonesia saat ini cukup tinggi, mencapai mencapai 7,2 juta orang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Februari 2024. Karena itu, dengan pertumbuhan UMKM diharapkan dapat menambah lapangan pekerjaan baru dengan SDM (sumber daya manusia) yang terampil.

Pertumbuhan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif 

Pada pertemuan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mewakili Indonesia dalam pertemuan dengan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang diwakili Secretary General of UNCTAD, Rebeca Grynspan Mayufis.

"Diskusi dengan UNCTAD menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk pertumbuhan di sektor ekonomi kreatif, investasi, dan perdagangan. Kita harus memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global, terutama di antara negara-negara Selatan," ujar Sandiaga.

Pertemuan kedua pihak merupakan kelanjutan dari komitmen Kemenparekraf untuk melaksanakan “UN Resolution 78/133” yang berfokus pada peran ekonomi kreatif sebagai pendorong utama pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Pemerintah Indonesia juga mengundang pelaku UMKM mengikuti expo dalam rangkaian High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) di Bali International Convention Center, juga expo dalam rangkaian Indonesia-Africa Forum ke-2 di Hotel Mulia, Nusa Dua, Bali.

Para UMKM yang mendapat kehormatan mengikuti expo di antaranya ada pengrajin batik dan tenun dari sektor fesyen, juga sektor kuliner yang diwakili para pelaku usaha kopi, herbal dan lain sebagainya.

"Dengan tema 'Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships for Development: Towards a Transformative Change,' forum ini  (HLF-MSP) akan memfasilitasi seluruh stakeholder dalam menciptakan solusi inovatif dan aksi nyata, sehingga negara-negara Global South dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan," ujar  Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bogat Widyatmoko.

Deputi Bogat menambahkan, bahwa mekanisme pendanaan alternatif ini sangat penting untuk mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, meningkatkan investasi inbound-outbound, dan memperkuat Micro-Financing.